Bukan karena merasa sama-sama “penderita cacat organ” jika saya dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sering membuat kesepakatan. Berbagai terobosan memang harus kami berdua buat. Terutama untuk mengatasi masalah-masalah infrastruktur.
Saya sesekali bertanya kepadanya soal operasi jantung, sementara beliau sesekali bertanya mengenai operasi ganti hati kepada saya. Tapi kami lebih sering berbicara mengenai bagaimana mewujudkan jalan tol dengan cepat. Beliau adalah pemegang regulasi jalan tol, sedangkan BUMN memiliki perusahaan jalan tol seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Untuk mewujudkan jalan tol dari Semarang ke Solo misalnya, kami berdua membuat terobosan. Ruas Semarang-Ungaran sudah selesai dikerjakan dan awal tahun depan Jasa Marga akan segera menyelesaikan ruas Ungaran-Bawen. Lalu, bagaimana dengan ruas Bawen-Solo? Dari hitungan bisnis, ruas Bawen-Solo belum menguntungkan. Perlu subsidi negara sampai Rp1,9 triliun. Sungguh sulit mendapatkan suntikan dana sebesar itu dari pemerintah, bahkan mendekati mustahil, apalagi Menteri Keuangan sangat keras mendisiplinkan fiskal.
Melihat gelagat itu saya memilih jalan memutar dengan meminta Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin untuk menemukan jalan keluar. Akhirnya jalan memutar itu ditemukan. Syaratnya saya harus membicarakannya dengan Menteri PU. Intinya, Jasa Marga bisa mengerjakan jalan tol Bawen-Solo kalau bisa mendapatkan izin untuk dua jalan tol lainnya, yakni jalan tol sepanjang 3 km dari Daan Mogot ke Cengkareng dan jalan tol dari Kawasan Berikat Nusantara ke pelabuhan Tanjung Priok.
Kalau izin itu sudah didapat, maka keuntungannya banyak sekali. Jalan tol Semarang-Solo langsung bisa dikerjakan, sementara kemacetan ruas Daan Mogot ke Cengkareng dan keruwetan kawasan industri sekitar Bekasi ke Tanjung Priok pun terurai. Menteri PU merespons cepat, bahkan kini deputi saya yang dikejar-kejar untuk segera memproses persyaratannya.
Di depan Presiden SBY saya mengemukakan (juga didengar Menteri PU dan para menteri lainnya) bahwa bottle neck pembangunan jalan tol Semarang-Solo bisa diselesaikan dengan pola “kaset seribu tiga”. Dua ruas yang ‘gemuk’ dipaketkan dengan satu ruas yang ‘kurus’.
Pola “kaset seribu tiga” ini adalah kesepakatan kedua saya dengan Menteri PU.
Yang pertama adalah pembangunan jalan tol di Bali yang menghubungkan bandara Ngurah Rai yang baru ke kawasan wisata Nusa Dua melalui atas laut. Jalan tol ini nanti menjadi jalan tol di atas laut yang pertama dimiliki Indonesia. Di tengah laut nanti, akan ada interchange-nya yang meliuk-liuk.
Kini jalan tol Bali itu sedang dikerjakan dengan kecepatan tinggi. Dua belas bulan lagi bisa dinikmati. Proyek ini tidak akan berjalan kalau tidak ada terobosan kuat antara Menteri PU, Gubernur Bali, dan Kementerian BUMN. Kemarin malam saya dan Pak Djoko Kirmanto membuat kesepakatan baru lagi. Kali ini untuk menerobos Sumatera.
Tol Sumatera
Sudah lebih sepuluh tahun para gubernur di Sumatera menuntut segera dimulainya pembangunan jalan tol sepanjang pulau itu. Sumatera akan menjadi pulau yang memberikan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa kalau listrik tercukupi dan jalan tol dibangun besar-besaran.
Minggu lalu, saya bertemu dengan para gubernur seluruh Sumatera. Tuan rumahnya Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Kami kemukakan bahwa beberapa terobosan sedang dilakukan di Jawa Tengah dan Bali. Mestinya terobosan serupa bisa dilakukan pula di Sumatera.
Para gubernur se-Sumatera memiliki kemampuan keuangan lebih besar dari propinsi-propinsi lain. Mereka juga ngebet ingin membangun konektivitas antarpropinsi se-Sumatera.
Kami lalu tawari mereka untuk bersama-sama memulai membangun jalan tol di seluruh Sumatera. Tentu banyak ruas di Sumatera yang secara bisnis kurang menguntungkan, tapi ini tak boleh menghambat pembangunan.
Yang kami tawarkan adalah membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan pemerintah daerah-pemerintah daerah di Sumatera.
Maka, dalam rapat yang hanya tiga jam itu disepakati banyak hal, diantaranya kesamaan pandangan bahwa pembangunan jalan tol belum bisa menguntungkan pihak Jasa Marga, tapi sangat menguntungkan propinsi yang dilewati.
Karena itu beban berat itu harus dipikul bersama oleh Jasa Marga dan Pemda. Caranya, Pemda melakukan pembebasan tanah dan pencadangan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol yang kelak akan dikelola bersama untuk proyek bisnis di masa depan.
Hari itu juga kami sepakati pembentukan PT Jasa Marga Lampung, PT Jasa Marga Sumsel, PT Jasa Marga Jambi, PT Jasa Marga Riau, PT Jasa Marga Sumbar, PT Jasa Marga Sumut, dan PT Jasa Marga Bengkulu.
Pada perusahaan-perusahaan itu, Jasa Marga memegang saham mayoritas, sedangkan Pemda memegang saham yang besar kecilnya ditentukan kemampuan daerah.
Terobosan ini segera saya komunikasikan kepada Menteri PU. Beliau mengamininya. Tinggal urusan administrasi yang harus disiapkan.
Dalam kesempatan menghadap Presiden SBY Jumat siang lalu, terobosan di Sumatera ini juga saya sampaikan. Tentu Presiden sangat menghargai kerjasama antara BUMN dan Kementerian PU ini. Presiden bahkan bergurau, kapan dibangun PT Jasa Marga Pacitan?
Di bagian akhir kesepakatan Palembang itu dikonkretkan pula jalan tol mana saja yang akan dibangun. Di Lampung akan dibangun ruas Bakauheni – Bandar Lampung, ditambah tol dalam kota. Lalu tol menuju Sumatera Selatan. Di sini, ditentukan jalur dari Palembang ke Prabumulih, Palembang-Siapi-api, dan Palembang ke perbatasan Jambi. Di Jambi, dibangun jalan tol dari perbatasan Sumatera Selatan ke kota Jambi, juga dari kota Jambi ke Tanjung Jabung. Di Riau, dibangun jaln tol dari Pekanbaru ke Dumai dan Pekanbaru ke Palalawan, sedangkan di Sumatera Barat dibangun jalan tol dari Padang ke Padang Panjang dan langsung ke Bukittinggi terus sambung ke perbatasan Riau. Di Sumatera Utara, dibangun jaln tol dari Medan ke Tebing Tinggi, terus ke Kuala Tanjung, juga dari Medan ke Binjai.
Gula
Jumat sore lalu saya langsung ke Semarang. Di perkebunan kopi Banaran, kami mengumpulkan para manajer dari 10 pabrik gula yang paling sulit di Indonesia. Ini kelanjutan dari acara bahtsul masail kubro di Surabaya sebulan sebelumnya.
Sampai menjelang tengah malam, kami bahas bagaimana 10 pabrik tersulit itu bisa keluar dari asfalas safilin! Problem pokok pabrik gula adalah satu pertanyaan mendasar, di manakah gula itu dibuat? Orang awam tentu menjawab: gula dibuat di pabrik gula! Itu salah! Yang benar, gula itu dibuat di sawah! Tanaman tebu yang semula kecil tumbuh besar lalu berisi gula. Ada tebu bergula sedikit, ada tebu bergula banyak. Tergantung bibit, cara tanam, pemeliharaan, pemupukannya, dan seterusnya. Di sinilah ditentukan banyak sedikitnya gula akan diproduksi. Walhasil pabrik-pabrik gula harus kembali memperhatikan tata cara penanaman tebu yang benar. Pabrik gula bukanlah pembuat gula. Pabrik gula justru hanya membuang gula. Kadar gula dari sebatang tebu yang katakanlah 1 kg, setelah digiling hanya mengeluarkan gula 0,6 kg. Bukankah ini berarti tugas pabrik gula malah hanya mengurangi gula? Malam itu, di Banaran, para manajer 10 pabrik gula asfalas safilin menyepakati untuk back to basic. Tanaman tebu diperhatikan dan efisiensi pabrik ditingkatkan.
Paginya, setelah ke Universitas Negeri 11 Maret Solo dan Universitas Muhammadiyah Solo, saya menuju Bantul dan Gunung Kidul, diajak melihat program peningkatan produksi beras dengan model korporasi. Pelaksananya PT Sang Hyang Seri, salah satu BUMN pangan kita. Di sawah di Bantul inilah untuk pertama kali saya mengemudikan mesin panen padi.
Memakai mesin ini, panen padi begitu cepat dilakukan, rasanya seperti di Amerika Serikat saja. Sore itu kami berdiskusi dengan petani. Ternyata pola pikir mereka sudah begitu berubah. Mereka serba menginginkan modernisasi. Mereka minta traktor, mesin panen, mesin perontok gabah, mesin blower untuk menghilangkan gabuk, dan mesin pengering gabah.
Beda sekali dengan ketika saya sering kerja di sawah saat remaja dulu. Saya biasa ndaud benih, mencangkul di sawah, nggaruk, dan memegang ani-ani untuk panen. Tapi dari Bantul saya melihat kita semua, para pelayan petani, harus mengubah total pola berpikir bahwa petani kita sudah menghendaki modernisasi yang paripurna.
Sekarang di bidang pangan ini, BUMN memiliki tiga program besar, yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pagan berbasis Korporasi (GP3K), Proberas, dan Food Estate. GP3K adalah program bantuan petani agar bisa mendapatkan benih unggul, pupuk yang cukup, dan obat hama yang diperlukan. Bantuan itu dikembalikan saat panen nanti. Istilahnya yarnen (bayar saat panen). Proberas adalah program untuk menampung sawah-sawah petani yang kurang produktif. Kini banyak petani yang hanya mengusahakan sawahnya dengan hasil 5,1 ton/ha. Daripada seperti itu lebih baik sawahnya diserahkan ke BUMN. Targetnya BUMN akan mengerjakannya secara intensif dan akan menghasilkan sekitar 6,7 ton/ha. Petaninya untung, negara pun memiliki produksi beras yang cukup. Sedangkan program Food Estate adalah pembukaan sawah baru 100.000 ha di Kalimantan Timur yang kini lagi dalam tahap persiapan pengadaan lahan. Terobosan harus banyak dibuat, di jalan tol maupun di sawah.
(*) Menteri BUMN – Antara News.
